Berita

Rencana Penataan Kawasan Kumuh Semanggi RW 23 (Dokumen LARAP)

Peraturan Menteri No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh  dan Permukiman Kumuh mewajibkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Surakarta melalui SK Walikota Nomor: 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta telah menetapkan luasan kumuh sebesar 359,55 ha. Rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota Surakarta dituangkan dalam memorandum program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), diantaranya rencana penataan kawasan prioritas yaitu Kawasan Semanggi dengan luas kumuh sebesar 76,03 ha meliputi kawasan kumuh di 5 kelurahan yaitu Kelurahan Sewu (7,15 Ha), Kelurahan Gandekan (7,76 Ha), Kelurahan Kedunglumbu (4,31Ha), Kelurahan Sangkrah (28,7Ha) dan Kelurahan Semanggi (30,57Ha).

Visi penataan Kawasan Semanggi adalah “Penataan Kawasan Untuk Mewujudkan Kawasan Permukiman Bebas Kumuh dan Layak Huni” sejalan dengan Visi Kota Surakarta yaitu “Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa,pendidikan, pariwisata, serta olah raga”.

Permasalahan utama permukiman kumuh Kawasan Semanggi adalah ketidakteraturan bangunan akibat pertumbuhan permukiman illegal di bantaran sungai dan konstruksi bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis. Kawasan ini rentan terjadi bencana banjir dan kebakaran yang disebabkan kepadatan permukiman yang tinggi, akses jalan permukiman belum memadai dan tidak sesuai persyaratan teknis, serta jaringan drainase yang belum terkoneksi dengan baik.

Sejalan dengan penataan kawasan dan pengurangan kumuh, Pemerintah Kota Surakarta akan meremajakan Kawasan Semanggi secara bertahap di wilayah sepanjang tanggul Sungai Bengawan Solo khususnya daerah RW 23 Semanggi (saat ini sudah menjadi wilayah RW 01 Kelurahan Mojo), yang menjadi pusat permukiman kumuh, dimana lahan permukiman kumuh tepi tanggul hak pengelolaannya dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Penataan Kawasan membutuhkan pengadan tanah dan pemukiman kembali warga terdampak.

Konsep Penataan Sub Kawasan 23 Semanggi adalah penataan bantaran sungai dengan penyediaan rumah layak huni, ruang terbuka public, penyediaan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di dalam delineasi kumuh RW 23. Tujuan penataan tersebut untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dan layak huni, sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Diharapkan pada akhirnya produktivitas dan hubungan sosial masyarakat meningkat.

Sebagai acuan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh Semanggi sesuai dengan peraturan perundangundangan, maka telah disusun rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali  (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP) di lokasi RW Semanggi Kota Surakarta.

 

Dokumen LARAP  Kawasan Kumuh RW 23 Semanggi dapat diunduh melalui tautan berikut.

https://drive.google.com/file/d/1d7zfLpvWohGO-sRjvCd-9oPZ1Rzh2PfW/view?usp=sharing