Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan; penyelenggaraan rumah umum; dan penyelenggaran rumah swadaya sesuai dengan kebijakan teknis oleh Kepala Dinas. Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pendataan penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi, pembangunan dan rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB), penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
  2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pendataan penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi, pembangunan dan rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB), penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
  3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pendataan penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi, pembangunan dan rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB), penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
  4. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  5. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.